Kamis, 28 September 2017

Berita Seputar Indonesia Power Dan PLN dengan Target Program 35 GW

The government is in “dire need of a miracle” to realize its ambitious goal to generate an additional 35,000 megawatts (MW) of electricity by 2019 in the country, on the back of a sobering projection revealing that the target would most likely be missed.

The National Energy Board (DEN) announced on Monday that only 56.28 percent of the target, about 19,700 MW of electricity, would be added into the grid by 2019. The estimate was based on the actual development contracts that state-owned electricity firm PLN would close by the end of this year.

Furthermore, the lower-than-expected economic growth in the past two years has also raised questions about the feasibility of the program. President Joko “Jokowi” Widodo said during his campaign he would aim for 7 percent economic growth next year, but the 2017 state budget draft conservatively set the rate at 5.1 percent.

Presidential spokesman Johan Budi acknowledged that Jokowi was made aware of the projected shortfall in the electricity generating target during a closed-door meeting held at the beginning of the month.

“This was based on an evaluation that says [the 19,700 MW outcome] is likely to be real. We cannot force the 35,000 MW program. However, this does not mean the target has changed,” he told The Jakarta Post on Wednesday.

DEN member Rinaldy Dalimi said that unless PLN could expedite the financial closure, it was unlikely that any more than 19,700 MW would be achieved as it took around 36 months to build a power plant after the financial issues were settled.

According to Rinaldy, PLN had yet to submit the location of about 30 power plants to the Agrarian and Spatial Planning Ministry. While most of the remaining capacity of the 35,000 MW program would probably be completed by 2022, DEN deemed some power plants would be impossible to build on time because of land acquisition problems.

But even so, DEN said it believes it is unlikely that Indonesia would experience a power crisis based on the assumption of a 6 percent economic growth in the upcoming years.

Meanwhile, Institute of Essential Services Reform (IESR) executive director Fabby Tumiwa said it was crucial for the government to reevaluate its target as the total 35,000 MW would be unnecessary if Indonesia’s economy only continues to grow at an average 5 percent per year.

“They need to recalculate a realistic demand in [PLN’s] electricity procurement business plan [RUPTL] for 2017 to 2026,” he said, adding that targets in the RUPTL had never been fulfilled since its conception.

Although PLN could not be reached for comment, the company’s data as of September showed that only 232 MW of the total 35,000 MW target are in commercial operation.

The megaproject is basically a continuation of the 10,000 MW policy launched by then president Susilo Bambang Yudhoyono in 2005, to keep the reserve margin — the difference between the existing capacity and the peak demand — within the International Energy Agency’s recommended level of 20 to 35 percent.

As the nation was at risk of a power crisis should the reserve margin decline to below 20 percent, Jokowi had taken the initiative during his first days in office in 2014 to boost power capacity to accommodate his 7 percent growth target.

http://www.thejakartapost.com/news/2016/11/17/indonesia-braces-for-defeat-in-35-gw-program.html

PT Indonesia Power akan segera merampungkan proses lelang pengadaan dan konstruksi (Engineering, Procurement, and Construction/EPC) bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya unit 9 dan 10, usai kantongi dana Rp4 triliun dari sekuritisasi piutang kontrak jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA) empat unit PLTU Suralaya l 4.

Direktur Utama Indonesia Power Sri Peni Inten Cahyani mengungkapkan, perusahaan telah menghimpun dana sekuritisasi tahap pertama sebesar Rp4 triliun. Adapun, menurutnya, saat ini lelang EPC masih berlangsung.

"Saat ini, kami masih dalam proses lelang EPC," ujarnya ditemui di Bursa Efek Indonesia, Kamis (20/9).

Lihat juga:EBA Indonesia Power Kelebihan Permintaan jadi Rp10,5 Triliun
Ia bilang, dua unit PLTU ini memiliki kapasitas 2x1.000 Megawatt (MW) dan membutuhkan dana Rp43 triliun dan akan dikerjakan bersama dengan mitranya, PT Barito Pacific Tbk. Dalam kemitraan ini, PLN mengempit kepemilikan 51 persen.

Dengan menimbang porsi pembiayaan di angka 30 persen dari belanja modal, maka PLN harus menyetor kas internal sebesar Rp6 triliun untuk proyek tersebut. Meski demikian, ia menyebut, uang sekuritisasi ini tidak akan digunakan seluruhnya.

"Memang, tidak akan kami gunakan seluruhnya, karena proyek ini kan multi years. Dan, kami pun harus efisien, sehingga penggunaan dana ini tak dialokasikan untuk PLTU Suralaya sepenuhnya," terang Sri.

Selain PLTU Suralaya, dana ini akan digunakan untuk mengembangkan PLTU mulut tambang Kalimantan Timur dengan kapasitas 2x100 MW dan pembangkit Energi Baru Terbarukan dengan kapasitas 30 MW. Tak hanya itu, dana sekuritisasi juga akan digunakan bagi pembangkit listrik bergerak (Mobile Power Plant/MPP) di Indonesia Timur.

Lihat juga:120.300 Pelanggan Protes Pencabutan Subsidi Listrik ke ESDM
Setelah tahap pertama, PLN akan melakukan sekuritisasi PPA lagi dengan nilai Rp6 triliun di tahun depan. "Karena kami ingin sekuritisasi ini maksimal Rp10 triliun hingga tahun depan, sehingga sisa Rp6 triliun akan digunakan untuk proyek-proyek tersebut," ungkapnya.

Tahun ini, PLN mulai melakukan sekuritisasi aset dengan skema EBA demi menambah portfolio pendanaan milik perseroan. Sebelumnya, PLN mencari pendanaan melalui pinjaman perbankan, obligasi, penerusan pinjaman, hingga pinjaman dengan Export Credit Agency.

Indonesia Power mengeIoIa operasi dan pemeliharaan pembangkit sebesar 14.826 MW, yang terdiri dari delapan unit Pembangkit, yakni Suralaya, Semarang, Perak Grati, Saguling, Bali, Mrica, Priok, serta Kamojang. Selain itu, Indonesia Power juga mengoperasikan 13 Pembangkit milik PLN.

PT Indonesia Power (IP) sebagai anak perusahaan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) melakukan sekuritisasi Efek Beragun Aset (EBA) dengan nama EBA Danareksa Indonesia Power PLN 1 - Piutang Usaha (EBA DIPP1). Nantinya sekuritisasi aset ini akan digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan guna mendukung megaproyek ketenagalistrikan 35.000 Megawatt (MW).

Pada tahap pertama ini, nilai EBA ditawarkan sebesar Rp4 triliun. Penerbitan EBA DIPP1 ini seiring dengan rencana strategis IP untuk melakukan sekuritisasi EBA senilai Rp10 triliun, yang akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2018.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pelaksanaan EBA ini akan menambah panjang daftar skema sekuritisasi aset yang telah dilakukan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebelumnya yaitu PT Jasa Marga.

“Mengenai sekuritisasi ini, sebenarnya sudah lama dipersiapkan. Kita betul berbahagia, skema EBA ini yang kedua dilakukan di lingkungan Kementerian BUMN. Pertama, Jasamarga kemudian Indonesia Power,” ungkap Darmin saat menghadiri Pencatatan Perdana Efek Beragun Aset (EBA) Danareksa Indonesia Power PLN 1 - Piutang Usaha, Rabu (20/9), di Jakarta.

Sepanjang penawaran yang berlangsung mulai tanggal 4-11 September 2017, EBA DIPP1 mendapatkan respons positif dari kalangan investor. Hal ini ditandai dengan sekuritisasi aset keuangan IP mengalami kelebihan permintaan hingga 2,7x yaitu mencapai Rp10,05 triliun dari target Rp4 triliun.

Namun demikian, Darmin mendorong munculnya instrumen keuangan lainnya sebagai sumber pembiayaan untuk membangun proyek infrastruktur kelistrikan Indonesia. “Kita perlu mengembangkan instrumen-instrumen lain sebagai sumber pembiayaan yang sudah berkembang di berbagai negara, tetapi kita (Indonesia) belum pernah melaksanakannya,” tuturnya.

Dipandang dari sisi investor, investasi pada EBA akan memberikan return yang kompetitif dengan cash flow yang lebih dapat diestimasikan, menjadi alternatif investasi pada instrument keuangan serta kebutuhan pengembalian pokok yang cepat terutama dengan struktur amortisasi pokok. Untuk negara, prestasi penerbitan sekuritisasi EBA DIPP1 merupakan bukti barometer keberterimaan pasar modal investor di Indonesia.

Tag : indonesia power Editor : Mia Chitra Dinisari

Sekuritisasi aset PT Indonesia Power (IP) dalam bentuk Efek Beragun Aset (EBA) berhasil menarik pelaku pasar hingga mencatatkan kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 2,7 kali dari target awal, menjadi Rp10,5 triliun.

Direktur Sripeni Inten Cahyani mengatakan, anak usaha PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN ini menargetkan dana sebesar Rp4 triliun. Aset yang disekuritisasi ini berupa piutang penjualan ketenagalistrikan PLTU Suralaya 1-4.

"Penerbitan EBA ini seiring dengan rencana strategis IP untuk melakukan sekuritisasi EBA sebanyak-banyaknya Rp10 triliun dan akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2018," papar Sripeni, Rabu (20/9).

Lihat juga:Maret 2018, Tenggat Waktu Pertamina 'Tunaikan' PLTGU Jawa 1

Perusahaan akan menggunakan raihan dana itu untuk sumber pendanaan program pembangunan pembangkit listrik 35 ribu megawatt (MW).

Dalam hal ini, produk EBA tersebut diterbitkan oleh Danareksa Investment Management sebagai manajer investasi. Kemudian, Bank BRI selaku bank kustodian, lead arranger dan selling agent dipegang oleh Danareksa Sekuritas. Selling agent lainnya, yakni Bahana Sekuritas, BNI Sekuritas, Mandiri Sekuritas, dan BCA Sekuritas.

Lebih lanjut Sripeni mengatakan, IP sedang mengelola operasi dan pemeliharaan 14.826 MW pembangkit yang terdiri dari 8 unit, diantaranya Suralaya, Semarang, Perak Grati, Saguling, Bali, Mrica, Priok, dan Kamojang.

Sekuritisasi aset ini diberi nama EBA Danareksa Inodnesia Power PLN-1 Piutang Usaha (EBA DIPP1). Secara resmi, sekuritisasi tersebut telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) hari ini.

Artinya, anak usaha PLN itu menjadi perusahaan kedua yang melakukan sekuritisasi aset setelah PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), yang menggunakan ruas tol Jagorawi sebagai aset yang disekuritisasi.

Lihat juga:Bangun Pembangkit Baru, Indonesia Power Rilis Efek Rp4 T

Direktur Utama BEI Tito Sulistio menyambut positif pencatatan tersebut. Ia meyakini, masih ada banyak aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bisa disekuritisasi dan akhirnya berguna untuk mendanai proyek infrastruktur.

"Bu Rini Soemarno (Menteri BUMN) masih punya banyak stok lagi. Tapi jangan lupa go public juga sahamnya ya," kata Tito.

EBA Indonesia Power Kelebihan Permintaan jadi Rp10,5 Triliun
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170920102840-92-242882/eba-indonesia-power-kelebihan-permintaan-jadi-rp105-triliun/
Sekuritisasi aset, PT Indonesia Power incar Rp 10 T untuk program 35.000 MW
https://www.merdeka.com/uang/sekuritisasi-aset-pt-indonesia-power-incar-rp-10-t-untuk-program-35000-mw.html
Sekuritisasi Aset, Indonesia Power Terbitkan EBA Danareksa Indonesia Power PLN1
http://finansial.bisnis.com/read/20170921/9/691757/sekuritisasi-aset-indonesia-power-terbitkan-eba-danareksa-indonesia-power-pln1
Indonesia Power Rampungkan Lelang Dua Unit PLTU Suralaya
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170914071835-85-241613/indonesia-power-rampungkan-lelang-dua-unit-pltu-suralaya/

Penelusuran yang terkait dengan 35.000 mw proyek 35000 mw pdf daftar proyek listrik 35.000 mw perkembangan proyek 35000 mw mega proyek 35000 mw lokasi proyek pembangkit listrik 35000 mw progress proyek 35000 mw mega proyek listrik 35000 mw proyek pln 35.000 mw